Hildi Fokuskan Pembenahan Sarana Pendidikan Tidak Layak

Ditulis oleh Andry Senin, 30 Maret 2009

Hildi Fokuskan Pembenahan Sarana Pendidikan Tidak Layak
"Kita sangat prihatin dengan kondisi sekolah tersebut. Selain bangunannya yang tidak memadai, empat kelas belajar dalam satu ruangan. Belajar seperti ini tentu tidak efektif," ujar Hildi usai berkunjung ke Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, belum lama ini.
Ketika dia besama rombongan meninjau kondisi SD Negeri 17 Matan Jaya, kepala daerah menyempatkan diri memasuki ruang sekolah yang terlihat begitu memprihatinkan dari tampilannya. Saat itu puluhan siswa sedang serius mendengarkan penjelasan guru mereka. Empat guru berdiri di depan kelas memberikan pelajaran. Empat guru tersebut merupakan guru kelas I, kelas II, kelas III, dan kelas IV. Kondisinya terpaksa seperti itu karena empat kelas tersebut tanpa disekat berada pada satu lokal.
Hildi berjanji bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan terus berupaya memperbaiki sarana serta prasarana pendidikan. "Kita berharap hingga tiga tahun mendatang, semua sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi. Jangan ada lagi (bangunan sekolah) seperti SD Negeri 17 Desa Matan Jaya yang tidak layak digunakan," ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dikatakan dia telah berkomitmen untuk memajukan pendidikan. Upaya tersebut telah mereka mulai dengan memberikan pendidikan gratis serta membangun sarana dan prasarana pendidikan. Gebrakan itu dalam tahun ini telah dilakukan pemerintah. Seperti diungkapkan Mantan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Kalbar tersebut, apa yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk membantu meringankan beban para orang tua.
Sejak tahun ini Hildi mengungkapkan bahwa alokasi dana pendidikan termasuk membangun sarana pendidikan cukup besar. Amanat undang-undang agar persentase anggaran pendidikan mencapai 20 persen bahkan dilampaui dengan menganggarkannya sebesar 23 persen. Melalui anggaran tersebut pemerintah berupaya membangun sekolah-sekolah seperti pembangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama satu atap (satap). Dengan satu atap tersebut, peluang putus sekolah dari SD berjenjang ke SMP diharapkan dia dapat ditekan. Bahkan Pemerintah Kayong Utara menurut dia bukan hanya menerapkan wajib belajar 9 tahun, namun berupaya mencapai pendidikan hingga 12 tahun.

http://www.borneotribune.com/ketapang/hildi-fokuskan-pembenahan-sarana-pendidikan-tidak-layak.html